Dinamika Pendidikan

Jakarta - KPK didesak mengusut praktik mafia pendidikan. Hasil riset ICW mengungkap sebanyak 80 kasus terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di seluruh Indonesia tahun 2006-2009 diduga dikorupsi.

"KPK harus memberantas mafia pendidikan, korupsi terjadi mulai di Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) sampai sekolah," ujar Koordinator ICW Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Ade Irawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/4).

Desakan itu disampaikan ICW usai bertemu Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK, Handoyo Sudradjat. Anggaran DAK yang dilaksanakan sejak tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.544/KMK.07/2002 tertanggal 31 Desember 2002 seharusnya diperuntukkan membiayai rehabilitasi gedung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Namun, dalam penggunaannya dana yang setiap tahun itu meningkat, rentan dikorupsi. Dana yang awal munculnya pada 2003 sebesar Rp625 miliar itu pada tahun anggaran 2009 silam meningkat hingga Rp9,3 triliun. Dugaan muncul, atas penggunaan di lima kabupaten yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, rekanan hingga guru. Yaitu kabupaten Simalungun, Sinjai, Tasikmalaya, Ponorogo dan Garut.
"Modusnya mulai dari penggelapan, mark up, pemotongan anggaran, proyek efektif, mengarahkan kontrak, mengarahkan pembelian buku serta pengadaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis," ujar Ade.

Sedangkan modus korupsi kata Ade, misalnya dilakukan Kadis Pendidikan seperti meminta fee atau mencampuri proses pengadaan si sekolah penerima proyek. Sedangkan kepala sekolah menggunakan modus mark up dan penggelapan dalam pembelian barang maupun meminta imbalan kepada rekanan.

Akibatnya, keerugian negara diduga mencapai miliaran rupiah. Seperti di Kabupaten Simalungun pada tahun 2007, mencapai Rp18 miliar. Di Garut pada periode 2006-2008 diperkirakan senilai Rp4,5 miliar. KPK sendiri kata Ade akan mengkaji ulang temuan lembaganya atas dugaan korupsi DAK pendidikan. Bahkan diantaranya sudah diteruskan kepada Kemendiknas.

Sumber : Google dan INILAH.COM,